PARLEMEN dan pemerintah diingatkan untuk segera menggeser fokus pembahasaan otoritas jasa keuanga ( OJK ) yang saat ini masih berkutat pada aspek kelembagaan dan pembagian wewenangnya kepada aspek desain kebijakan makro dan finansial. sebab, pemisahaan pengawasan bank dari bank sentral harus mempertimbangkan koordinasi dan pertukaran informasi optimal di antara semua otoritas.
koordinasi ini penting sebagai langkah antispasi terjadinya risiko sistemik akibat krisis yang dapat datang sewaktu - waktu. menurut hal tersebut harus ada aturan yang membuat kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan BI dapat dilaksanakan secara efektif di level individual bank.
sumber : koran media indonesia. hal. 13. jumat, 17 desember 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar